Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Sekda Aceh Muhammad Nasir, S.IP., MPA, dan Ketua DPRA Zulfadli, A.Md.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan hubungan antarunsur pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan di Aceh.
Dalam berbagai kesempatan, Kapolda Aceh menekankan pentingnya kekompakan dan sinergi seluruh elemen daerah untuk memastikan pembangunan berjalan kondusif dan berkelanjutan. Baginya, stabilitas keamanan dan stabilitas politik daerah merupakan fondasi utama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pendekatan yang dibangun Marzuki Ali Basyah tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan komunikasi, dialog, dan kebersamaan dalam menyikapi dinamika pemerintahan daerah. Dalam konteks itulah, peran Kapolda menjadi strategis sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), termasuk menjaga agar dinamika politik antara eksekutif dan legislatif tetap berada dalam koridor yang harmonis dan produktif.
Kapolda Aceh beberapa kali menegaskan bahwa Aceh membutuhkan keselarasan dalam membangun daerah. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRA terkait pembahasan LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025. Kehadirannya di forum legislatif tersebut dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara Forkopimda, eksekutif, dan legislatif dalam membangun Aceh secara bersama-sama.
Sikap tersebut juga sejalan dengan semangat rekonsiliasi dan harmonisasi yang terus digaungkan dalam ruang publik Aceh. Dalam berbagai momentum, Marzuki Ali Basyah menyerukan agar seluruh elemen masyarakat dan elite daerah tidak lagi terjebak dalam narasi disharmoni, melainkan fokus membangun Aceh secara kolektif.
“Sudah bukan waktunya lagi membahas disharmoni ataupun disintegrasi. Sekarang waktunya membangun,” ujar Marzuki dalam salah satu pernyataannya yang mendapat perhatian publik Aceh.
Komitmen menjaga harmoni pemerintahan juga terlihat dari hubungan sinergis antara Kapolda Aceh dengan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem. Dalam sejumlah agenda bersama, Kapolda menegaskan komitmen Polda Aceh untuk mendukung pembangunan daerah melalui penguatan stabilitas keamanan dan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga pernah menyampaikan harapannya agar Kapolda Aceh mampu menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berpijak pada kearifan lokal Aceh. Menurut Mualem, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas daerah.
Sebagai putra asli Aceh, Marzuki Ali Basyah dinilai memahami karakter sosial dan budaya masyarakat Aceh. Sejak dilantik sebagai Kapolda Aceh pada Agustus 2025, ia dikenal mengedepankan pendekatan humanis, memperkuat komunikasi lintas lembaga, serta aktif membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Di tengah dinamika politik dan pemerintahan daerah, langkah menjaga komunikasi serta memfasilitasi dialog di antara unsur pimpinan daerah menjadi bagian penting dari strategi menjaga stabilitas Aceh. Sebab, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif bukan hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga menentukan kelancaran agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pendekatan yang menempatkan kebersamaan sebagai prioritas, Kapolda Aceh berupaya memastikan bahwa keamanan daerah tidak hanya dimaknai sebagai situasi yang bebas gangguan, tetapi juga terciptanya iklim pemerintahan yang harmonis, teduh, dan mampu bekerja bersama demi kemajuan Aceh.
Sebelumnya
