Aryos Nivada, Pengamat Politik dan Keamanan sekaligus Pendiri Lingkar Sindikasi. [Foto: Dokpri/HO]
DIALEKSIS.COM | Analisis - Selat ini merupakan detak jantung kehidupan. Pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya selebar 33 kilometer. Jarak yang secara fisik dapat ditempuh dalam setengah jam dengan perahu motor cepat. Namun secara geopolitik, jalur air kecil pemisah Iran dan Oman ini adalah nadi kehidupan peradaban modern.
Setiap hari, sekitar seperlima pasokan minyak dunia mencapai 20 juta barel melewati celah sempit ini dalam tanker-tanker raksasa. Akhir pekan lalu Iran memperingatkan semua kapal untuk berhenti melintas, dunia tidak sedang menyaksikan perang biasa. Dunia menyaksikan upaya mematikan keran energi global.
Serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 ke fasilitas nuklir dan militer Iran dengan klaim menewaskan Ayatollah Ali Khamenei telah membuka kotak Pandora. Di balik narasi "pencegahan proliferasi nuklir" yang dikumandangkan Donald Trump, tersembunyi agenda yang jauh lebih profan apa itu? penguasaan Selat Hormuz.
Amerika ingin memastikan jalur strategis ini tidak lagi dapat diancam oleh Teheran. Namun perhitungan Washington keliru. Mereka mengira serangan kilat akan melumpuhkan Iran dalam hitungan hari.
Mereka lupa bahwa mereka berhadapan dengan bangsa yang telah hidup dalam sanksi dan tekanan selama empat dekade. Bangsa yang pengalaman perangnya terutama perang Iran-Irak delapan tahun telah membentuk etos juang yang mengakar hingga ke level akar rumput.
Jika ditelisik lebih mendalam secara hitungan strategis jika perang berkepanjangan, justru AS dan Israel yang akan semakin lemah dan kewalahan. Posisi tawar Iran dalam hitung-hitungan perang justru menguat seiring berlarutnya konflik.
Mengapa? Karena Iran adalah "negara perang" dalam arti sesungguhnya. Bukan negara yang suka berperang, tetapi negara yang hidupnya telah terbentuk oleh perang. Delapan tahun bertempur melawan Irak era Saddam dengan dukungan penuh Barat dan negara-negara Teluk telah membentuk infrastruktur ketahanan yang unik.
Bisa disimpulkan Iran memiliki ‘gen’ penakluk dan pemberani dicermati jejak sejarah era dahulu hingga era modern. Hal itu sejalan dengan ucapan dari Jenderal Qasem Soleimani sebelum gugur mewariskan doktrin yang terus dihidupi.
"Kami tidak punya tank tercanggih, tapi kami punya kuburan yang siap menerima jutaan syuhada". Ini bukan sekadar retorika mobilisasi massa. Ini adalah realitas sosiologis di mana konsep "pertahanan tanah air" telah terinternalisasi sebagai panggilan religius dan nasional sekaligus.
Mencermati secara mendalam, ada beberapa faktor struktural membuat Iran unggul dalam perang atrisi:
Pertama, kedalaman strategis. Luas Iran 1,65 juta kilometer persegi dengan topografi bergunung yang menyulitkan invasi darat. Berbeda dengan Irak yang gurunnya datar dan mudah ditembus, Iran dapat melakukan perlawanan berlapis. Musuh tidak akan pernah merasa aman di wilayah mana pun.
Kedua, kapasitas militer terdesentralisasi. Revolusi Islam 1979 membangun jaringan milisi, Pasukan Basij, dan pengalaman perang asimetris yang tersebar hingga level komunitas. Ini membuat "pemenggalan kepemimpinan" tidak banyak berarti. Bahkan jika komando pusat lumpuh, sel-sel perlawanan di berbagai kota akan terus bergerak.
Ketiga, industri pertahanan mandiri. Empat dekade sanksi memaksa Iran mengembangkan teknologi militer sendiri: rudal balistik dengan jangkauan hingga 2.000 kilometer, drone yang kini ditiru banyak negara, hingga sistem pertahanan udara buatan lokal. Mereka tidak bergantung pada rantai pasok asing yang mudah diputus.
Keempat, kohesi sosial disaat krisis. Sejarah membuktikan bahwa serangan eksternal justru merekatkan dukungan rakyat kepada rezim, setidaknya dalam jangka pendek. Fatwa Khamenei tentang pertahanan tanah air menjadi penggerak mobilisasi massa yang sulit dilawan tentara modern mana pun.
Dengan karakteristik ini, prediksi tentang "Iran lemah" adalah kekeliruan epistemologis. Justru AS dan Israel yang memiliki kelemahan struktural dalam perang panjang: sensitivitas tinggi terhadap korban jiwa, tekanan publik domestik yang cepat membesar, biaya ekonomi fantastis yang mengganggu pemulihan pasca-pandemi, dan ketergantungan pada aliansi yang mulai goyah di tengah pergeseran politik global.
Lantas Posisi Kerentanan Indonesia?
Sementara hitung-hitungan perang berlangsung di medan tempur, di pasar komoditas dunia terjadi guncangan yang tak kalah dahsyat. Harga minyak Brent yang pada Jumat pekan lalu ditutup di level 72,48 dolar AS per barel.
Melonjak 10 persen ke 80 dolar AS hanya dalam hitungan jam pasca-serangan. Ketika pasar resmi dibuka Senin, lonjakan sempat mencapai 13 persen dengan Brent menyentuh 82 dolar AS.
Ajay Parmar, direktur energi di ICIS, memperkirakan harga akan mendekati 100 dolar AS per barel jika penutupan Selat Hormuz berlangsung lebih dari beberapa hari. Bloomberg bahkan memproyeksikan skenario terburuk di mana WTI menembus 110 dolar AS per barel. Ini bukan sekadar angka di layar monitor ini adalah resep resesi global.
Bagi Indonesia, setiap dolar kenaikan harga minyak dunia adalah bencana fiskal. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan bahwa setiap kenaikan Indonesian Crude Price sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga 6,8 triliun rupiah. Jika harga naik 10 dolar AS dari asumsi APBN, lubang fiskal yang menganga mencapai 68 triliun rupiah.
Pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar 210,06 triliun rupiah dalam APBN 2026, dengan rincian subsidi BBM 25,14 triliun rupiah, subsidi elpiji 3 kilogram 80,26 triliun rupiah, dan subsidi listrik 104,64 triliun rupiah.
Seluruh kalkulasi itu disusun berdasarkan asumsi harga minyak yang kini sudah usang. Sebelum eskalasi, rata-rata harga WTI dalam dua bulan terakhir di kisaran 62 dolar AS per barel. Kini sudah melonjak lebih dari 10 dolar AS di atas level itu.
Myrdal Gunarto, Ekonom Global Markets Maybank Indonesia, menguraikan empat skenario tekanan rupiah. Dalam skenario terburuk penutupan Selat Hormuz selama 9 bulan rupiah diproyeksikan melemah hingga Rp 18.300 per dolar AS, inflasi melampaui 6 persen, dan pertumbuhan ekonomi merosot ke 4,5 persen. Angka-angka yang membayangkan kembalinya era 1998 dalam versi lebih modern.
Pertamina sudah mengambil langkah awal dengan menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 Maret 2026, sementara harga Pertalite tetap ditahan di 10.000 rupiah per liter dan Biosolar di 6.800 rupiah per liter.
Keputusan menahan harga subsidi itu bersifat politis sekaligus humanis, namun setiap hari penahanan harga di tengah lonjakan harga minyak dunia berarti pemerintah harus menanggung selisih yang semakin menganga.
Di tengah dilema ini, muncul gagasan pragmatis: mengimpor minyak langsung dari AS untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan Timur Tengah. "Trump Deal", begitu beberapa kalangan menyebutnya.
Tentu ironis, membeli minyak dari negara yang justru menyebabkan krisis pasokan. Namun dalam dunia energi, pragmatisme kerap mengalahkan prinsip.
Sorotan Terhadap Aceh: Ketika Jarak Tak Lagi Relevan
Dari Jakarta, angka-angka triliun rupiah terasa sebagai abstraksi fiskal. Di warung kopi Banda Aceh, di pelabuhan nelayan Meulaboh, di sawah-sawah Pidie, dampaknya terasa sebagai kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari yang langsung menghantam daya beli.
Aceh adalah provinsi dengan ketergantungan tinggi pada BBM bersubsidi. Sebagian besar transportasi umum, armada nelayan, dan kendaraan masyarakat menggunakan Pertalite dan Biosolar. Selama harga subsidi ditahan, dampak langsung mungkin belum terasa.
Namun kenaikan harga BBM non-subsidi sudah mulai mendorong biaya logistik seperti ongkos angkut barang dari Medan ke Banda Aceh, biaya distribusi kebutuhan pokok ke pedalaman Gayo dan pesisir barat selatan. Tekanan biaya logistik itu pasti merambat ke harga-harga di pasar tradisional.
Yang sudah terasa langsung adalah lonjakan harga emas di Banda Aceh. Emas, sebagai instrumen lindung nilai klasik di saat krisis geopolitik, mengalami kenaikan signifikan per mayam di toko-toko emas kota.
Bagi masyarakat Aceh dengan tradisi kuat menyimpan kekayaan dalam bentuk emas terutama sebagai mahar dan tabungan kenaikan ini bersifat ganda: menguntungkan bagi yang sudah memiliki, namun semakin menyulitkan keluarga muda yang hendak menikah atau masyarakat kecil yang ingin menabung.
Ada dimensi historis yang pahit. Aceh pernah menjadi provinsi penghasil minyak dan gas melalui ladang-ladang di Arun dan Blok A. Kejayaan itu sudah lama surut, namun ironinya tetap menggigit, dimana provinsi yang dulu ikut menyuplai energi dunia kini menjadi salah satu yang paling rentan terhadap fluktuasi harga minyak global.
Ketergantungan Aceh pada transfer fiskal pusat berarti setiap tekanan terhadap APBN termasuk pembengkakan subsidi energi berpotensi mengurangi alokasi dana transfer ke daerah. Termasuk Dana Otonomi Khusus yang menjadi tulang punggung pembangunan Aceh pasca-konflik dan pasca-bencana banjir 2025.
Khairul Fahmi dari ISESS mengingatkan bahwa perdamaian Aceh adalah hasil proses panjang penuh pengorbanan. Dalam situasi krisis global seperti sekarang, stabilitas Aceh menjadi semakin genting. Guncangan ekonomi dapat menjadi katalis yang menghidupkan kembali dinamika konflik lama jika tidak dikelola dengan bijak. Terlebih di era media sosial, provokasi mudah menyebar dan sentimen dapat dengan cepat digerakkan.
Prediksi Menuju Ketidakpastian
Dengan memahami karakteristik Iran sebagai "negara perang", proyeksi konflik ke depan harus direvisi. Ini bukan perang enam hari seperti yang dialami Arab di 1967. Ini lebih mirip Perang Iran-Irak yang berlarut-larut, namun kali ini dengan teater lebih luas.
Pertama, eskalasi berkepanjangan dengan blokade Selat Hormuz yang intermittent. Iran akan bermain panjang membuka dan menutup selat secara taktis untuk menjaga ketegangan tanpa memicu perang total yang tidak diinginkan.
Tujuannya: menguras ekonomi lawan melalui kenaikan harga energi global. Setiap kali AS mencoba menstabilkan harga, Iran akan melakukan manuver baru yang mengembalikan ketidakpastian.
Kedua, perang proksi yang meluas. Houthi di Yaman akan semakin gencar menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Hizbullah di Lebanon siap membuka front utara jika Israel nekat. Milisi Syiah di Irak dan Suriah akan menargetkan pangkalan AS. Ini membuat AS dan Israel harus membagi konsentrasi di banyak titik. Strategi "satu lawan semua" yang melelahkan.
Ketiga, fragmentasi OPEC+. Negara-negara Teluk akan terpaksa memihak, dan solidaritas OPEC+ akan terkoyak. Arab Saudi dan UEA berada di posisi sulit: secara politik dekat dengan AS, namun secara ekonomi tidak ingin merusak hubungan dengan Iran yang menguasai selat.
Dalam skenario ini, mekanisme pasar minyak global kehilangan prediktabilitasnya. Harga tidak lagi ditentukan oleh fundamental suplai-demand, tetapi oleh eskalasi dan de-eskalasi konflik.
Keempat, melemahnya posisi AS secara global. Perang berkepanjangan akan membuktikan bahwa AS tidak lagi mampu memenangkan perang konvensional dengan cepat. Ini akan menginspirasi aktor-aktor lain Korea Utara, China di Taiwan, Rusia di Eropa Timur untuk semakin berani menantang hegemoni AS. Dunia multipolar yang selama ini hanya wacana, akan menjadi kenyataan.
Bagi Indonesia, skenario terburuk adalah memburuknya neraca pembayaran akibat melambungnya impor energi dan melemahnya ekspor karena resesi mitra dagang utama. Peringatan Myrdal bahwa penutupan Selat Hormuz selama 6-9 bulan akan menguji ketahanan sistem keuangan Indonesia harus diambil serius.
Langkah Indonesia Antara Mediasi dan Realitas
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaan terbang ke Teheran untuk memfasilitasi dialog. Langkah ini mencerminkan komitmen politik luar negeri bebas aktif. Namun Jusuf Kalla dengan jujur mengingatkan sulitnya Indonesia menjadi mediator di tengah ketimpangan relasi dengan AS, terutama pasca-perjanjian dagang resiprokal yang tidak seimbang.
"Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?" ujar JK. Pernyataan ini menyentuh akar persoalan: Indonesia tidak memiliki daya tawar setara ketika di satu sisi bergantung pada AS dalam perdagangan dan investasi, namun di sisi lain ingin memainkan peran diplomatik independen.
Pemahaman bahwa Iran memiliki daya tahan dan posisi tawar kuat dalam perang panjang justru membuka ruang diplomasi baru. Indonesia tidak perlu memihak, tetapi dapat memainkan peran sebagai jembatan komunikasi dengan negara-negara BRICS+ (termasuk Rusia dan China) yang juga berkepentingan mencegah perluasan konflik.
Keanggotaan Indonesia di BRICS plus harus dioptimalkan untuk membangun blok perdamaian yang tidak didikte kepentingan sepihak.
Secara domestik, lima langkah strategis harus ditempuh:
Pertama, diversifikasi sumber energi. Gagasan mengimpor minyak langsung dari AS "Trump Deal" memang ironis. Namun dalam situasi darurat, pragmatisme lebih utama dari idealisme. Pemerintah harus mengeksekusi kesepakatan dengan pemasok alternatif: Amerika Latin, Afrika, dan jangan menutup mata pada Rusia. Dalam jangka menengah, perkuat kerja sama energi dengan negara Asia Tengah yang selama ini terabaikan.
Kedua, mempercepat transisi energi dengan target lebih agresif. Krisis ini membuktikan bahwa ketergantungan pada energi fosil adalah jebakan geopolitik yang membahayakan. Investasi besar-besaran di energi terbarukan bukan lagi opsi, melainkan keharusan eksistensial. Aceh dengan potensi panas bumi dan tenaga surya harus menjadi prioritas. Begitu pula Nusa Tenggara untuk tenaga surya, dan Sulawesi untuk tenaga angin.
Ketiga, penguatan jaring pengaman sosial yang adaptif. Lonjakan inflasi akibat kenaikan harga energi akan memukul masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah harus menyiapkan skema kompensasi langsung yang tepat sasaran, bukan sekadar subsidi harga yang menguras APBN. Data terpadu kesejahteraan sosial harus dimutakhirkan, dan mekanisme bantuan langsung tunai harus siap diaktifkan kapan saja.
Keempat, negosiasi ulang kontrak karya yang merugikan. ExxonMobil di Blok Cepu hingga 2055 dan Freeport di Grasberg hingga 2061 adalah cengkeraman asing atas sumber daya strategis Indonesia.
Krisis ini harus menjadi momentum untuk menata ulang hubungan kontraktual yang timpang, dengan kerangka saling menguntungkan. Jika AS memainkan kartu perang untuk keuntungan ekonominya, Indonesia berhak memainkan kartu kedaulatan untuk melindungi kepentingan nasional.
Kelima, konsolidasi ASEAN dengan pendekatan keamanan maritim. Indonesia harus menggerakkan ASEAN untuk bersuara bersama menjaga stabilitas kawasan. Selat Malaka—yang juga merupakan jalur strategis dunia dengan 40 persen perdagangan global melaluinya -- harus dijaga agar tidak menjadi target berikutnya dari perluasan konflik. Latihan militer bersama dengan negara sahabat perlu diintensifkan, bukan sebagai provokasi, tetapi sebagai sinyal kesiapan.
Pelajaran dari Iran Untuk Indonesia
Selat Hormuz mungkin berjarak ribuan kilometer dari Selat Malaka. Namun dalam ekonomi global yang saling terhubung, jarak geografis tidak lagi relevan. Ketika keran minyak di Teluk Persia tersumbat, yang menanggung akibatnya bukan hanya spekulan di Wall Street, tetapi juga ibu rumah tangga di Lhokseumawe, petani di Bener Meriah, dan nelayan di Simeulue.
Konflik ini adalah ujian bagi ketahanan nasional Indonesia ekonomi, politik, dan diplomasi. Kita tidak bisa menghentikan perang di Timur Tengah, tetapi kita bisa mempersiapkan diri menghadapi dampaknya. Pemerintah harus bergerak cepat dan tepat, tidak terjebak dalam romantisme diplomasi tanpa daya tawar yang memadai.
Ada satu pelajaran penting dari Iran yang relevan bagi Indonesia: kemandirian adalah harga mati. Sanksi dan tekanan tidak akan pernah bisa mengalahkan bangsa yang memiliki harga diri, pengalaman, dan semangat pantang menyerah.
Iran bertahan bukan semata karena persenjataan tercanggih, tetapi karena struktur ketahanan yang dibangun dari bawah, kesiapan masyarakat menanggung tekanan, serta konsistensi membangun kapasitas pertahanan dan ekonominya sendiri.
Indonesia perlu bertanya, sudahkan kita membangun ketahanan serupa? Sudahkah kita menyiapkan masyarakat untuk menghadapi guncangan? Ataukah kita masih nyaman dengan ilusi bahwa globalisasi akan selalu menguntungkan dan krisis selalu berlalu?
Di sinilah urgensi modernisasi pertahanan menjadi tak terelakkan. Penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat utama sistem komunikasi (alutkom) bukan sekadar proyek belanja militer, melainkan investasi strategis untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
Negara kepulauan seperti Indonesia, dengan jalur laut vital seperti Selat Malaka, membutuhkan sistem deteksi dini yang canggih, pertahanan udara yang tangguh, armada laut yang siap siaga, serta infrastruktur komunikasi militer yang aman dari gangguan siber dan elektronik.
Namun modernisasi pertahanan tidak bisa berdiri di atas fondasi ekonomi yang rapuh. Kemandirian ekonomi harus menjadi prioritas: penguatan industri dalam negeri, hilirisasi sumber daya alam, ketahanan energi dan pangan, serta pengembangan industri strategis nasional.
Dengan ekonomi yang kuat, negara memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap dan terukur. Tanpa basis ekonomi yang mandiri, peningkatan anggaran militer hanya akan menjadi beban, bukan kekuatan.
Banyak negara belajar bahwa daya tangkal (deterrence) bukanlah soal agresi, tetapi soal kesiapan. Ketika sebuah negara memiliki alutsista modern, alutkom yang terintegrasi, serta dukungan industri pertahanan domestik, potensi ancaman cenderung berpikir dua kali.
Modernisasi yang disertai transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat legitimasi publik sekaligus memperbesar daya tawar Indonesia di panggung internasional.
Aceh, dengan sejarah panjang perlawanan dan perdamaiannya, bisa menjadi laboratorium membangun ketahanan itu. Ketahanan masyarakat, ketahanan ekonomi lokal, serta kesadaran akan pentingnya menjaga jalur perdagangan dan energi dapat dimulai dari daerah. Jika Aceh mampu bertahan di tengah badai geopolitik global, maka Indonesia pun akan mampu.
Sejarah mencatat bahwa negara-negara yang selamat dari badai geopolitik bukanlah yang terkuat, melainkan yang paling adaptif. Indonesia memiliki sumber daya, kapasitas, dan pengalaman untuk melewati krisis ini.
Namun semua itu hanya akan berarti jika ada kepemimpinan yang berani mengambil keputusan sulit, negosiasi yang cerdas, serta keberpihakan nyata kepada rakyat.
Yang paling penting: jangan biarkan Selat Malaka menjadi Selat Hormuz berikutnya. Jagalah jalur hidup kita sebagaimana Iran menjaga jalur hidup mereka. Karena pada akhirnya, setiap bangsa hanya punya dua pilihan: tunduk pada tekanan, atau bangkit dengan harga diri.
Selat Hormuz mengajarkan kita satu hal bahwa di dunia yang saling terhubung, tidak ada yang benar-benar jauh. Yang ada hanyalah mereka yang siap, dan mereka yang terkejut oleh badai. [**]
Penulis: Aryos Nivada (Pengamat Politik dan Keamanan, Pendiri Lingkar Sindikasi)
Sebelumnya
