Penulis: Nurdin Hasan | Jurnalis Freelance. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Analisis - Peresmian jembatan bailey di Kuta Blang, Bireuen, Sabtu kemarin, mendadak menjadi panggung pertunjukan yang ganjil. Jembatan itu tak hanya diresmikan untuk menyambung jalan yang putus akibat diterjang banjir bandang, sebulan lalu, tapi juga "dikepung" oleh kibaran bendera Merah Putih di sepanjang sisinya.
Secara estetika, itu mungkin terlihat patriotik. Namun, secara logika penanganan bencana, ini anomali. Jarang atau mungkin baru pertama kali di Indonesia sebuah jembatan darurat pascabencana diperlakukan layaknya podium perayaan HUT RI. Pertanyaannya, mengapa negara merasa perlu "menegaskan" kehadirannya lewat kain, justru saat rakyat sedang sibuk membersihkan lumpur?
Munculnya Merah Putih itu tak lahir dari ruang hampa. Tampaknya, ini adalah "serangan balik simbolis” terhadap aksi bendera Putih yang sebelumnya sempat viral di lokasi-lokasi bencana. Bagi korban, bendera putih itu bukan tanda menyerah kalah dalam perang, tapi sinyal darurat. "Kami lapar, kami butuh bantuan, dan pemerintah lamban."
Di beberapa titik pengungsian pada pekan-pekan awal usai bencana, bantuan logistik datang merayap, sementara air beberapa kali datang meninggi karena curah hujan deras. Bendera Putih adalah kritik paling sunyi sekaligus sangat tajam bagi birokrasi yang terkesan penuh formalitas.
Sayangnya, respons yang muncul bukannya percepatan distribusi bantuan ke daerah-daerah terisolir, melainkan adu gengsi simbolis. Pemerintah seolah merasa "tersengat" harga dirinya. Maka, dipasanglah Merah Putih sebanyak mungkin, seolah-olah ingin berkata: "Negara ada di sini," meski di lapangan boleh jadi nasi bungkus belum tentu sampai ke tangan yang gemetar kelaparan.
Ketegangan memuncak ketika aksi protes di Lhokseumawe dan Aceh Utara pada 25 Desember 2025. Massa membawa bendera Bulan Bintang. Secara hukum lokal, bendera ini punya dasar yang kuat: Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Namun, selama 12 tahun, tiang di depan gedung DPRA tetap kosong karena Jakarta masih alergi dengan kemiripannya terhadap bendera GAM.
Yang mengkhawatirkan bukan hanya sekadar benderanya, tetapi bagaimana negara merespons aksi demo itu. Insiden pemukulan oleh aparat TNI terhadap demonstran dan perampasan ponsel jurnalis yang meliput demo, membawa ingatan publik Aceh melompat mundur ke masa konflik, dua dekade silam.
Padahal, dalam koridor demokrasi dan sesuai semangat MoU Helsinki serta UUPA, pengamanan demonstrasi jelas ranah kepolisian. Keterlibatan militer dan menggunakan popor senapan serbu untuk menghadapi warga yang sedang berduka karena bencana bukan berperang adalah "deja vu" menyakitkan. Bukannya rasa aman yang muncul, justru trauma lama bersemi kembali.
Ada hal menggelitik soal ketegasan aparat kali ini. Saat kampanye Pemilu legislatif atau Pilkada, bahkan ketika demonstrasi, bendera Bulan Bintang sering berkibar bebas di Aceh, tanpa ada intervensi yang berarti. Namun, dalam aksi kemanusiaan 25 Desember kemarin, aparat keamanan mendadak "gatal".
Muncul klaim bahwa aksi itu "ditunggangi" untuk memerdekakan Aceh. Pernyataan ini tentu sangat sumir dan berlebihan. Bagaimana mungkin warga yang sedang sibuk mengurus rumah terendam banjir sempat-sempatnya menyusun strategi makar? Mengaitkan tuntutan percepatan bantuan logistik dengan gerakan kemerdekaan adalah lompatan logika yang terlalu jauh dan tak masuk akal.
Rakyat Aceh punya standar yang tinggi soal penanganan bencana karena ingatan mereka tak bisa lepas dari tsunami tahun 2004. Waktu itu, Aceh adalah pusat perhatian dunia. Pemerintah pusat membuka pintu lebar-lebar bagi bantuan internasional, padahal Aceh masih berstatus Darurat Sipil. Hasilnya? Operasi kemanusiaan nontempur terbesar sepanjang sejarah dunia digelar di Aceh.
Para tentara asing mengerahkan helikopter berbagai jenis untuk menyalurkan bantuan makanan dan air bersih kepada para korban di pelosok. Mereka juga aktif melakukan pembersihan puing-puing tsunami, dengan alat berat yang dibawa pakai kapal perang. Bahkan, para serdadu negara sahabat ikut membersihkan rumah warga yang masih layak digunakan.
Ironisnya, saat ini penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terasa sangat lamban. Ada kesan pemerintah pusat terlalu percaya diri mampu menangani semuanya sendiri tanpa bantuan negara asing. Namun, fakta di lapangan berbicara lain.
Dulu, saat tsunami yang skalanya kolosal, kita jarang mendengar ada korban mati kelaparan di masa tanggap darurat karena bantuan melimpah. Sekarang, dalam bencana yang daya rusaknya lebih parah dari tsunami meskipun jumlah korban tak sebanyak ketika tsunami, muncul laporan warga meninggal dunia karena tak sempat mendapat bantuan pangan. Ini tamparan keras bagi narasi "kemandirian" pemerintah pusat.
Jika kita ingin bicara kedaulatan, lihatlah tahun 2004. Saat itu, ada 10 lembaga PBB dan puluhan negara asing dengan kapal perangnya termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln berada di Aceh. Jika Aceh ingin merdeka dengan bantuan asing, itulah peluang emasnya. Tapi faktanya? Konflik bersenjata berakhir dan Aceh tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tak hilang ketika menerima bantuan asing atau karena ada kain berbeda warna.
"Perang bendera" ini menunjukkan adanya distorsi prioritas. Merah Putih adalah identitas bangsa, sementara Bulan Bintang wujud jati diri lokal, sedangkan Putih bentuk simbol darurat. Namun, di atas semua kain itu, ada nyawa manusia dipertaruhkan yang tak bisa makan simbol.
Pemerintah jangan sampai terjebak dalam perang persepsi di media sosial atau adu gagah di lokasi peresmian. Rakyat tidak peduli berapa banyak bendera yang berkibar di jembatan Kuta Blang jika perut mereka keroncongan dan rumah korban masih tertimbun lumpur.
Jika penanganan bencana terus berjalan lamban dan respons aparat keamanan tetap represif pada warga yang protes, sebanyak apa pun Merah Putih yang dipasang, ia akan gagal menutupi fakta bahwa negara sedang gagap mengurus rakyatnya sendiri.
Nasionalisme sejati bukan dibangun dengan popor senjata atau barisan bendera di atas jembatan bailey. Nasionalisme sejati adalah ketika negara hadir lebih cepat daripada rasa lapar rakyatnya. Selama perut masih kosong, kain itu hanya menjadi penghias bisu di atas penderitaan korban yang masih kedinginan di bawah terpal darurat.[]
Sebelumnya
