Pemerhati kebijakan publik dan ekonomi, Rozzy Wanela. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati kebijakan publik dan ekonomi, Rozzy Wanela, menegaskan bahwa stabilitas manajerial birokrasi Aceh menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan koordinasi lintas sektor, terutama di tengah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ketangguhan birokrasi dalam situasi darurat sangat bergantung pada kepastian manajerial. Ritme kerja harus stabil dan terukur agar seluruh program pemulihan berjalan sesuai target. Dalam situasi krisis, konsistensi komando dan kejelasan koordinasi jauh lebih penting dibandingkan eksperimen struktur,” ujar Rozzy.
Ia menilai peran Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang saat ini dijabat M. Nasir sangat sentral dalam memastikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bergerak terpadu di lapangan. Menurutnya, Sekda bukan sekadar administrator, tetapi simpul penghubung antara visi kepala daerah dan realitas teknis di tingkat operasional.
“Sekda harus mampu menjaga disiplin perencanaan, memastikan sinkronisasi anggaran, serta mengawal implementasi program agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Di sinilah kualitas manajerial diuji,” katanya.
Rozzy mengingatkan, perubahan struktur birokrasi yang bersifat reaktif di tengah penanganan bencana berisiko mendistorsi agenda besar pemerintah. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi, lanjutnya, membutuhkan konsentrasi penuh, kesinambungan kebijakan, serta kepastian tata kelola.
“Ketika struktur digeser tanpa evaluasi komprehensif, energi birokrasi justru habis untuk konsolidasi internal. Padahal masyarakat menunggu percepatan pelayanan, bukan dinamika jabatan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang ketat dalam setiap tahapan pemulihan. Transparansi kinerja, menurut Rozzy, bukan hanya soal akuntabilitas administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pemulihan pascabencana. Jika masyarakat melihat birokrasi bekerja stabil, terukur, dan terbuka, maka legitimasi pemerintah akan semakin kuat,” ujarnya.
Rozzy menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh visi kepemimpinan Mualem“Dek Fadh, tetapi juga oleh kesiapan administrasi yang matang dalam mengeksekusi program di lapangan secara tepat sasaran. Visi politik, katanya, harus ditopang oleh sistem kerja yang profesional dan bebas dari kegaduhan internal.
Sebagai jabatan karier tertinggi bagi aparatur sipil negara di tingkat provinsi, posisi Sekretaris Daerah melibatkan mekanisme penilaian kinerja formal dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena itu, setiap keputusan terkait struktur birokrasi seharusnya didasarkan pada evaluasi yang transparan, profesional, dan terukur, bukan semata pertimbangan jangka pendek.
Di akhir wawancara, Rozzy kembali menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan proses pemulihan Aceh tidak terganggu oleh hambatan administratif maupun tarik-menarik kepentingan.
“Prioritas utama kita saat ini adalah memastikan pemulihan Aceh berjalan tanpa hambatan. Stabilitas birokrasi bukan sekadar isu teknis, tetapi fondasi agar harapan masyarakat terhadap pemulihan yang cepat dan adil benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Sebelumnya
