Aksi simbolik bertajuk Aceh Pascabencana: Menakar Efektivitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang digelar di Gelanggang Mahasiswa USK, Rabu (8/7/2026). Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) bersama sejumlah organisasi mahasiswa mendesak pemerintah membuka secara transparan data penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi simbolik dan diskusi publik bertajuk Aceh Pascabencana: Menakar Efektivitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang digelar di Gelanggang Mahasiswa USK, Rabu (8/7/2026).
Aksi tersebut diikuti oleh BEM FKP USK, BEM FP USK, BEM FKG USK, BEM FMIPA USK, BEM FKEP USK, BEM FEB USK, serta Forum Komunikasi Aneuk Hukom USK. Mahasiswa menggelar orasi, teatrikal, dan pembacaan puisi sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Koordinator aksi, Muhammad Faiez, mengatakan transparansi menjadi kunci untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
"Kami ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas pemerintah," ujar Faiez kepada media dialeksis.com.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menuntut Pemerintah Aceh membuka secara penuh seluruh data penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta menyampaikannya secara berkala kepada masyarakat.
Menurut mereka, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Selain meminta keterbukaan anggaran, mahasiswa juga mendesak Pemerintah Aceh agar mendorong Pemerintah Pusat memastikan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menjalankan mandat sesuai Keputusan Presiden.
Mereka menilai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dan mahasiswa dalam proses pengawasan.
"Pengawasan publik harus menjadi bagian dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan dapat dipastikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak," kata Faiez.
Mahasiswa juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) bersama BPBD kabupaten/kota mengoptimalkan koordinasi dalam penanganan pascabencana. Mereka menilai distribusi bantuan harus dipastikan tepat sasaran dan masyarakat terdampak perlu dilibatkan dalam penyusunan hingga pengawasan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di sisi lain, mereka turut menyoroti pentingnya upaya mitigasi bencana melalui perlindungan lingkungan. Mahasiswa mendesak pemerintah mencabut izin pertambangan dan perkebunan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) yang terbukti merusak lingkungan dan meningkatkan risiko banjir bandang maupun tanah longsor.
Usai aksi simbolik, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik di Warung Kopi Dimurtahala (WADIM) yang menghadirkan mahasiswa terdampak bencana, praktisi hukum, aktivis lingkungan, serta pegiat demokrasi dan hak asasi manusia. Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh sekaligus merumuskan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah.
"Kami berharap Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan Satgas PRR menjadikan tuntutan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tutupnya.
Sebelumnya