Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Ekonomi Kadin Aceh, H. Ramli, S.E. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Ekonomi Kadin Aceh, H. Ramli, S.E., menyampaikan kritik tegas namun konstruktif kepada Pemerintah Aceh terkait penanganan distribusi kebutuhan pokok pasca banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah.
Ia menyebut hingga hari ini, warga di kawasan terdampak masih mengalami krisis logistik meski bencana telah berlangsung beberapa hari.
“Sudah berhari-hari sejak banjir dan longsor, tetapi kebutuhan pokok di banyak titik bencana masih belum terpenuhi. Ini bukan sekadar soal teknis, tetapi soal kecepatan pemerintah merespons situasi darurat,” tegas Ramli.
Ramli menyoroti keputusan pemerintah Aceh yang memfasilitasi distribusi LPG menggunakan kapal roro yang seharusnya dapat digunakan untuk bantuan kemanusiaan. Ia menilai langkah tersebut tidak tepat.
“Pertamina adalah perusahaan besar. Mereka memiliki armada sendiri dan seharusnya mampu mengatur logistik gas tanpa bergantung pada fasilitas pemerintah. Kapal roro itu harusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pokok masyarakat, bukan untuk gas. Distribusi LPG adalah tanggung jawab Pertamina, bukan pemerintah Aceh,” ujar Ramli, menegaskan kepada Dialeksis saat bertemu di Moorden Coffee di Banda Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, ketika fasilitas yang mestinya untuk bantuan justru dipakai untuk mengangkut gas, maka yang dikorbankan adalah masyarakat pengungsi yang sangat membutuhkan pasokan logistik harian.
“Saya harap Pertamina lebih peka. Jangan sampai masyarakat di pengungsian harus menunggu lebih lama hanya karena kapal yang ada dipakai untuk distribusi gas,” tambahnya.
Ramli yang juga sebagai Ketua Organda Aceh menekankan bahwa penggunaan kapal kontainer dalam situasi darurat sangat tidak efisien. Proses bongkar-muat yang berjenjang membuat distribusi logistik menjadi lambat.
“Kalau pemerintah pakai kapal kontainer, itu justru menciptakan masalah baru. Bongkar muatnya rumit, prosesnya panjang, dan tidak sesuai untuk kebutuhan darurat. Dengan kapal roro, logistik bisa langsung diturunkan dan bergerak ke titik pengungsi tanpa dua kali kerja,” jelasnya.
Ramli menyebut Kadin Aceh telah mempersiapkan jalur distribusi bantuan yang lebih cepat, namun semua itu membutuhkan dukungan moda transportasi yang tepat.
“Kami bekerja siang malam bersama para pengusaha Kadin. Bantuan siap disalurkan kapan pun. Yang kami butuhkan hanyalah kapal roro agar distribusi lancar dan tidak terhambat prosedur bongkar muat,” ujarnya.
Untuk mempercepat aliran bantuan, Ramli meminta pemerintah Aceh menyediakan kapal roro dengan rute Medan - Lhokseumawe - Banda Aceh. Jalur ini dinilai sebagai yang paling strategis untuk memenuhi kebutuhan pokok di wilayah terdampak.
“Pengusaha Kadin Aceh sudah siap menggerakkan bantuan. Kami mendesak pemerintah menyiapkan kapal roro dari Medan menuju Lhokseumawe dan Banda Aceh. Ini bukan permintaan untuk kepentingan organisasi, tapi untuk kepentingan kemanusiaan,” tegas Ramli.
Dalam penutup komentarnya, Ramli meminta pemerintah Aceh bertindak cepat, terukur, dan responsif. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh dilakukan setengah hati.
“Pemerintah Aceh harus bergerak lebih cepat dan lebih tepat. Krisis kebutuhan pokok ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jangan sampai masyarakat yang sedang mengalami kesusahan harus menunggu karena kesalahan strategi distribusi,” ujar Ramli.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bertujuan membangun, bukan menyalahkan.
“Kami di Kadin Aceh akan terus mendukung penuh pemerintah dalam penanganan bencana. Kritik ini bukan untuk memperburuk suasana, tetapi agar penanganan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran. Kepentingan masyarakat adalah yang utama,” tutup Ketua Apindo Aceh
Sebelumnya
