Bantuan Korban Bencana Berujung Petaka di Jembatan Krueng Mane

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Nasruddin A Wahab masih terbalut perban tebal. Beberapa bagian wajahnya tampak lebam, meninggalkan warna ungu kehitaman yang belum sepenuhnya pudar.

Di usianya yang ke 48 tahun, warga Gampong Lancang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie itu tak pernah membayangkan perjalanan kemanusiaan akan berakhir dengan darah yang mengalir dari kepalanya sendiri.

Nasruddin menjadi salah satu korban penganiayaan paling parah dalam peristiwa penghadangan konvoi bantuan kemanusiaan di Jembatan Krueng Mane. Luka di kepalanya begitu serius hingga membutuhkan 27 jahitan.

Semua bermula ketika ia turun dari mobil yang ditumpanginya. Saat itu, tentara mulai memukuli para relawan. Tanpa sempat bertanya apa pun, tanpa aba-aba, sekelompok serdadu bersenjata laras panjang M-16 langsung menyerangnya.

“Mereka meninju, menendang, dan menghantamkan popor senjata ke kepala saya,” ujar Nasruddin saat ditanyai media dialeksis.com, Senin (29/12/2025).

Darah mengucur, pandangannya berkunang. Ia hanya sempat mendengar teriakan di sekelilingnya. Beberapa saat sebelumnya, seorang rekan meminta Nasruddin berdiri sejenak di atas jembatan untuk dokumentasi video. Permintaan sederhana itu berujung petaka.

Ia dilarikan ke Puskesmas Gandapura, Kabupaten Bireuen. Namun, luka di kepalanya dinilai terlalu parah. Tenaga kesehatan menyarankan rujukan ke RSUD dr Fauziah Bireuen.

Di sanalah, kepala Nasruddin dijahit 27 jahitan. Perawat menyarankan rawat inap. Nasruddin menolak. Ia memilih pulang.

Kejadian tersebut bermula pada Kamis pagi, 25 Desember 2025, Nasruddin A Wahab masih mengingat dengan jelas suasana di Masjid Abu Beureueh Beureunuen, Pidie.

Ratusan orang telah berkumpul sejak pagi. Di halaman masjid, Bendera Bulan Bintang berpindah dari tangan ke tangan. Teriakan kemarahan, kekecewaan, dan keletihan akibat bencana yang belum juga tertangani terdengar bersahutan.

“Waktu itu suasananya campur aduk. Orang marah, kecewa, tapi juga ingin menolong,” ujar Nasruddin.

Menjelang siang sekitar pukul 11.00 WIB, rombongan mulai bergerak. Iring-iringan kendaraan memanjang di jalan raya. Sepanjang perjalanan, massa terus bertambah, bergabung dari desa ke desa.

Nasruddin berada di salah satu mobil relawan, mengikuti arus konvoi yang bergerak menuju Aceh Timur dan Aceh Tamiang dengan membawa bantuan kemanusiaan.

Saat malam turun, rombongan tiba di Jembatan Krueng Mane. Di situlah, kata Nasruddin, situasi berubah drastis. Empat truk Brimob telah berjajar di atas jembatan. Lampu-lampu kendaraan tiba-tiba dipadamkan. Dalam gelap, lebih dari seratus tentara turun dari truk.

“Mereka langsung merampas bendera, ,” kata Nasruddin.

Ia menyaksikan sendiri bagaimana popor senjata diayunkan, tangan dan kaki menghantam tubuh warga tanpa pandang bulu. Teriakan minta tolong bercampur dengan suara benturan dan langkah sepatu lars di atas aspal jembatan.

Dalam hitungan menit, Jembatan Krueng Mane berubah dari jalur kemanusiaan menjadi arena kekerasan.

“Tidak ada dialog. Tidak ada peringatan. Yang ada hanya pukulan,” ujar Nasruddin.

Nasruddin mengaku, apa yang terjadi di Jembatan Krueng Mane malam itu membangkitkan ingatan kelam tentang sejarah kekerasan di Aceh. Dalam benaknya, peristiwa tersebut serupa dengan tragedi Simpang KKA dan insiden Jembatan Arakundo di Aceh Timur -- saat masyarakat berkumpul, lalu aparat keamanan datang dengan cepat dan tanpa aba-aba, langsung melakukan penganiayaan.

“Polanya sama. Warga berkumpul, lalu tiba-tiba dipukul. Tidak ada peringatan, tidak ada ruang bicara,” kata Nasruddin.

Ia menilai, situasi di lapangan saat itu sangat rawan. Massa sipil berhadapan langsung dengan aparat bersenjata lengkap. Dalam kondisi gelap dan penuh ketegangan, satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada tragedi yang jauh lebih besar.

“Waktu itu saya benar-benar takut. Terlintas di pikiran saya, jangan-jangan ini akan berakhir seperti Simpang KKA,” ujarnya.

Beruntung, kata Nasruddin, peristiwa di Jembatan Krueng Mane tidak menelan korban jiwa. Meski demikian, luka fisik dan trauma tetap dirasakan para korban. Baginya, keselamatan nyawa tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan yang terjadi.

“Bukan karena tidak ada yang meninggal lalu kejadian ini dianggap biasa. Luka dan trauma itu nyata,” kata Nasruddin.

Ia berharap pengalaman pahit tersebut menjadi pelajaran, agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, Aceh tidak boleh lagi mengulang sejarah kekerasan yang seharusnya telah ditinggalkan.

Dilansir media dialeksis.com dari Sinarpidie.co, Koordinator Rombongan Kemanusiaan dan Konvoi Bendera Bulan Bintang, Azilul Nazirna Tiro, menyebut sedikitnya delapan relawan mengalami luka berat dalam peristiwa tersebut. Mereka berasal dari Pidie, Aceh Utara, dan Banda Aceh.

“Brimob ikut memukuli massa. Mereka membawa senjata laras panjang. Bahkan intel yang berpakaian sipil memukuli massa dengan kayu,” kata Azilul.

Ia juga mengakui bahwa Kapolres Aceh Utara sempat terkena pukulan di bibir. Namun, menurut Azilul, insiden itu terjadi setelah aparat lebih dulu memukul warga.

Tekanan tak berhenti di jembatan. Pada Kamis malam, 25 Desember 2025, Azilul mengaku dipaksa membuat video klarifikasi. Telepon genggamnya sempat dirampas.

“Video itu saya buat di bawah ancaman. Saya berembuk dengan orang-orang tua dalam rombongan. Kata mereka, dalam kondisi darurat dan terdesak, dalam agama Islam dibolehkan,” ujarnya.

Dalam video yang kemudian beredar luas dan dikutip Pusat Penerangan TNI, Azilul menyatakan peristiwa tersebut hanya kesalahpahaman dan telah selesai secara damai. Pernyataan itu kini menghantuinya.

Konvoi itu sejatinya membawa harapan. Dua ton beras, dua dump truck pakaian baru, 600 dus air mineral, ribuan makanan kaleng, obat-obatan, pampers, uang tunai Rp30 juta, hingga Al-Qur’an dan perlengkapan ibadah hendak disalurkan ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang, wilayah yang masih terluka akibat banjir bandang.

Namun, di Jembatan Krueng Mane, sebagian bantuan hilang. Dus air mineral dirobek, beras dan makanan ringan lenyap entah dirampas atau dijarah.

Dua ekor kambing dari Geumpang juga menghilang. “Total ada tiga ekor. Satu sudah disembelih dan aman. Dua lagi hilang,” kata Azilul. Kambing-kambing itu rencananya menjadi bekal makan relawan sepanjang perjalanan.

Bukan hanya barang. Baju, peci, kopiah bergambar bulan bintang dirampas. Ada yang dirobek di tempat, bahkan dengan pisau, saat masih melekat di badan pemiliknya.

Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menilai kekerasan aparat mencerminkan kegagalan negara membaca situasi batin rakyat yang sedang berduka akibat bencana.

“Kekerasan tidak boleh dijadikan instrumen utama. Ini hanya akan menjerumuskan kita ke dalam spiral kekerasan yang tak berujung,” ujarnya.

Menurutnya, pengibaran bendera dan aksi massa adalah ekspresi kekecewaan karena negara dianggap absen. “Kalau kebijakan penanganan bencana benar dan berpihak, orang tak akan turun ke jalan.”

Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menilai respons aparat keamanan terhadap pengibaran simbol yang dianggap sensitif secara politik telah melenceng dari semangat kemanusiaan, terutama dalam situasi bencana.

Menurutnya, jika memang ada simbol yang dipandang bermasalah, negara seharusnya menyelesaikannya melalui cara-cara persuasif dan dialog, bukan dengan penindakan di lapangan.

“Dalam kondisi bencana, peran TNI seharusnya jelas: kerja kemanusiaan,” kata Aulianda.

Ia menegaskan, tentara semestinya hadir untuk membangun jembatan darurat, membuka akses jalan, mengerahkan alat berat, dan memastikan logistik sampai ke tangan korban.

"Jangan ikut-ikutan politik. Tentara harus jauh dari politik,” ujarnya.

Aulianda mengingatkan, tindakan represif aparat justru berpotensi memicu kemarahan publik dan membuka kembali luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.

Alih-alih menenangkan, pendekatan kekerasan hanya akan memperdalam trauma sosial di tengah masyarakat yang sedang berduka akibat bencana.

Ia juga mengkritik keras dugaan kekerasan terhadap warga yang mengibarkan Bendera Bulan Bintang saat mengantar bantuan kemanusiaan.

Kehadiran aparat bersenjata di tengah massa sipil, menurutnya, sama sekali tidak memiliki alasan pembenaran, apalagi ketika warga tersebut sedang membawa bantuan bagi korban banjir.

Menurutnya, pendekatan militeristik dalam merespons ekspresi masyarakat justru membuka ruang konfrontasi yang tidak perlu.

Ketika aparat bersenjata berhadapan langsung dengan warga sipil, dialog menjadi mustahil, dan kekerasan menjadi risiko yang tak terhindarkan. Dalam situasi seperti itu, kata Aulianda, negara gagal hadir sebagai pelindung, dan justru tampil sebagai ancaman bagi warganya sendiri.

“Bendera itu tidak bisa serta-merta diasosiasikan sebagai sikap politik melawan pemerintah. Banyak dari mereka justru sedang menjalankan misi kemanusiaan,” kata Aulianda.[nh]