Bencana banjir dan longsor Aceh 2025. [Foto: Dokumen Basarnas Banda Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sepanjang November 2025 tercatat sebagai salah satu krisis hidrometeorologi terbesar dalam satu dekade terakhir.
Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur dan melumpuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menyentuh hampir separuh penduduk provinsi berjuluk Serambi Mekkah tersebut.
"Dari total populasi Aceh yang mencapai sekitar 5,55 juta jiwa, sebanyak 2,58 juta orang tercatat terdampak langsung akibat rangkaian bencana alam tersebut. Angka ini setara dengan hampir 50 persen jumlah penduduk Aceh," ujar Juru Bicara Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, kepada wartawan dialeksis.com, Jumat (2/1/2026).
Data tersebut merujuk pada Laporan Pantauan Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi yang dihimpun Posko Terpadu Pemerintah Aceh. Dalam laporan itu disebutkan, bencana banjir dan longsor terjadi secara meluas di berbagai wilayah, dipicu oleh curah hujan ekstrem yang berlangsung dalam waktu panjang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Aceh pada 2024 tercatat sebanyak 5.554.800 jiwa. Sementara itu, laporan Komando Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat jumlah warga terdampak hingga akhir Desember 2025 mencapai 2.581.880 jiwa atau hampir setengah dari total populasi provinsi.
Bencana hidrometeorologi tersebut melanda 18 kabupaten/kota, mencakup 200 kecamatan dan 3.103 gampong. Skala dampak yang luas ini menjadikan penanganan bencana di Aceh sebagai salah satu operasi kemanusiaan terbesar di wilayah barat Indonesia pada akhir 2025.
Total kepala keluarga (KK) yang terdampak tercatat mencapai 670.207 KK, dengan sebagian besar kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, hingga akses terhadap layanan dasar.
Selain dampak sosial yang meluas, bencana juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. Posko Terpadu mencatat 4.939 orang mengalami luka ringan, 474 orang luka berat, 523 orang meninggal dunia, serta 31 orang masih dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan.
Gelombang pengungsian terjadi secara masif di berbagai daerah terdampak. Hingga akhir Desember 2025, tercatat 1.008 titik pengungsian yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Lokasi-lokasi pengungsian tersebut menampung 64.699 KK atau sekitar 257.640 jiwa. Sebagian besar pengungsi masih bergantung pada bantuan logistik pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta solidaritas masyarakat.
“Kebutuhan mendesak saat ini bukan hanya pangan, tetapi juga hunian sementara, layanan kesehatan, dan sanitasi,” ujar Murthalamuddin.
Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik dilaporkan sangat signifikan. Posko mencatat sebanyak 129.657 unit rumah warga mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Rinciannya, 50.385 unit rusak ringan, 35.277 unit rusak sedang, serta 43.995 unit rusak berat atau hilang.
Tak hanya permukiman warga, fasilitas umum juga terdampak parah. Sebanyak 963 unit sekolah, 670 pesantren, 638 tempat ibadah, 227 bangunan perkantoran, serta 193 rumah sakit dan puskesmas dilaporkan mengalami kerusakan.
Infrastruktur transportasi turut lumpuh di banyak wilayah. Total 1.593 titik jalan dan 468 jembatan dilaporkan rusak, menyebabkan distribusi logistik dan mobilitas warga terhambat, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan.
Dampak bencana juga menghantam sektor pertanian dan perikanan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh. Posko Terpadu melaporkan kerusakan lahan sawah seluas 51.335 hektare, kebun 25.074 hektare, serta tambak 39.910 hektare. Seluruhnya dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor.
Kerusakan ini dikhawatirkan akan berdampak panjang terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat di tahun-tahun mendatang.
“Pemulihan sektor pertanian akan menjadi tantangan besar, karena bukan hanya soal lahan, tetapi juga irigasi, bibit, dan modal petani,” tutupnya.[nh]
Sebelumnya
