Beyond Prabowo's Influence

DIALEKSIS.COM | Opini - Sekali air besar, sekali tepian berubah. Pepatah lama mengambarkan keadaan Bumi Pertiwi saat ini. Pemimpin berganti, perubahan juga terjadi. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menampilkan karakter yang berbeda dari era sebelumnya, sebuah pendekatan yang dapat disebut sebagai “Beyond Prabowo’s Influence.”

Presiden sudah meluncurkan berbagai kebijakan inovatif seperti Sekolah Rakyat berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program Cek Kesehatan Gratis, serta Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat.

Rektor Universitas Quality Medan, Dedi H. Simbolon, menilai bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan “fondasi kesejahteraan nasional,” dan program-program tersebut mencerminkan keberpihakan presiden terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Menitikan pada fokus pada pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar secara nyata, perhatian publik terhadap politik transaksional dan oportunistik pun cenderung berkurang.

Sebab isu-isu tersebut tak lagi sebatas jargon politik, melainkan telah diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan berdampak cara Prabowo membuat perubahan subtansial dari kebutuhan dasar rakyatnya.

Inklusifitas Kebutuhan Dasar

Sikap pemimpin Prabowo selaku presiden menekankan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas kebijakan. Misalnya, data BPS 2024 menunjukkan hanya 18.131 desa di Indonesia yang memiliki sekolah menengah atas, memperlihatkan disparitas pendidikan masih tinggi. Kebijakan Sekolah Rakyat (sekolah berasrama gratis untuk siswa miskin) berupaya mengatasi persoalan ini.

Di bidang kesehatan, Pemerintah menyatakan penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 19,8% pada 2024 sekaligus terus memperluas jaminan kesehatan. Hingga Maret 2024, hampir 96,3% penduduk telah tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, perumahan layak masih menjadi tantangan besar, data menunjukan lebih dari sepertiga (36,85%) rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni. Angka ini berarti sekitar 32 juta rumah tangga perlu perhatian lebih.

Jika persoalan pendidikan, kesehatan, dan perumahan ini bisa diselesaikan secara nyata dan merata, masyarakat diyakini akan lebih fokus pada kesejahteraan langsung daripada politik praktis yang bersifat pragmatis dan oportunistik.

Kebijakan fokus kepada tiga kebutuhan dasar tersebut diharapkan menumbuhkan kepercayaan publik dan menyetop politisasi isu-isu fundamental. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, masalah politik praktis akan menjadi kurang “seksi” karena janji soal pendidikan, kesehatan, dan perumahan sudah terwujud secara nyata.

Inovasi Kebijakan: Danantara dan Ekonomi Kreatif

Selain program kesejahteraan, pemerintahan Prabowo-Gibran memperkenalkan kebijakan inovatif yang jarang terjadi sebelumnya. Contohnya, dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai superholding BUMN.

Danantara bertugas mengonsolidasikan aset negara dan mengelolanya seperti temasek, berorientasi pada investasi strategis dan peningkatan nilai ekonomi aset.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai pendirian Danantara sebagai langkah pertama menuju manajemen investasi negara yang kuat dan terintegrasi. Sementara kritikus politik dari PSI, Kokok Dirgantoro, menilai Danantara sebagai terobosan kreatif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang menantang.

PSI bahkan menyebut Danantara sebagai langkah strategis yang menunjukkan Indonesia di bawah Prabowo “punya daya adaptasi dan kreativitas untuk kemajuan”.

Contoh lain, pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif yang terpisah. Indikator ekonomi kreatif menggambarkan sektor ini berpotensi besar terbukti pada triwulan I 2024 saja nilai tambahnya mencapai Rp749,58 triliun (55,65% target tahunan).

Dengan memisahkan ekraf (Ekonomi kreatif) dari pariwisata, pemerintah menunjukkan dorongan membangun industri kreatif sebagai pendorong pendapatan nasional.

Langkah-langkah di luar pola biasa semacam ini pengelolaan aset negara melalui Danantara dan fokus sektor kreatif sejatinya dirancang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang sekaligus mendatangkan devisa.

Perspektif Ahli dan Kolaborasi Pemikir

Berbagai pemikir dan ahli mendukung strategi out-of-the-box ini. Rektor Dedi H. Simbolon menekankan bahwa keberhasilan pembangunan SDM tidak lepas dari mutu pendidikan dan layanan kesehatan yang baik.

Sebagai contoh, kata Dedi, “SDM unggul tidak bisa lahir dari sistem pendidikan yang timpang atau layanan kesehatan yang terbatas”, sehingga fokus pemerintah kepada kedua sektor tersebut benar arahannya.

Di bidang ekonomi, Pakar dari Indef Tauhid Ahmad mendorong agar otoritas Danantara diatur jelas agar investasi negara berjalan efektif tanpa tumpang tindih. Sedangkan dari kalangan oposisi, PSI menyebut kebijakan seperti Danantara dan program nasional (Misalnya Makan Bergizi Gratis) sebagai contoh kreativitas yang layak didukung.

Menurut mereka, solusi out-of-the-box diperlukan agar ekonomi rakyat tetap sehat dan berkembang.Kolaborasi ide-ide tersebut menyiratkan kesamaan pemikiran “beyond Prabowo’s influence".

Selama ini politik hanya berputar pada retorika kebutuhan dasar. Dengan melibatkan banyak pihak (akademisi, praktisi pemerintahan, dan partai politik) untuk berpikir di luar kebiasaan, kebijakan publik menjadi lebih inovatif dan mengakar.

Semua dukungan ini dibarengi data yang kredibel: misalnya, data BPS dan Kemenkes menunjukkan masih tingginya kesenjangan layanan di pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sehingga urgensinya nyata.

Pendekatan “di luar norma” ini bertujuan agar solusi kebijakan benar-benar menyentuh hati kebutuhan masyarakat, bukan sekadar slogan kampanye maka tafsir publik tidak salah semakin jelas Prabowo bekerja ikhlas dan serius, senada dengan ungkapan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur),"Prabowo itu sosok yang keikhlasan untuk bangsa dan negara ini,".

Implikasi Politikal

Intinya, jika kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan terpenuhi secara nyata, perhatian publik terhadap politik praktis cenderung menurun. Ketika rakyat bisa bersekolah layak, berobat gratis, dan tinggal di rumah yang sehat, isu-isu pragmatis politik tidak lagi mendominasi diskusi.

“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi kesejahteraan nasional”, ucap pakar�“menegaskan bahwa fokus pada hal-hal dasar akan menghasilkan masyarakat yang lebih fokus pada kerja dan kemajuan dibandingkan intrik politik.

Dengan strategi ini, pengaruh kebijakan tidak hanya berhenti pada masa jabatan Prabowo semata, tetapi membangun pondasi jangka panjang untuk mengurangi polarisasi dan oportunisme dalam politik Indonesia.

“Beyond Prabowo’s Influence” bukan sekadar istilah politik, melainkan paradigma baru dalam tata kelola bangsa. Arah kebijakan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, pendidikan, kesehatan, dan perumahan menunjukkan bahwa pemerintahan ini berupaya menggeser fokus politik dari sekadar perebutan kekuasaan menuju pembangunan manusia seutuhnya.

Ketika kebijakan mampu menembus batas jargon dan terwujud nyata dalam kehidupan rakyat, di sanalah lahir legitimasi sejati seorang pemimpin.

Inovasi seperti Danantara dan penguatan ekonomi kreatif menandai transisi menuju kemandirian ekonomi berbasis daya cipta, bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam.

Kombinasi antara keberpihakan sosial dan kecerdikan ekonomi ini membentuk wajah baru kepemimpinan Indonesia tegas, visioner, dan berorientasi pada masa depan.

Jika arah kebijakan ini terus dijaga dan dikembangkan lintas generasi, maka warisan terbesar Presiden Prabowo bukan hanya kebijakan yang berhasil diukur lewat angka, tetapi juga transformasi cara berpikir bangsa dari politik transaksional menuju politik peradaban.

Dalam arti itulah, Beyond Prabowo’s Influence menjadi bukan sekadar fase pemerintahan, melainkan babak baru dalam sejarah pembangunan Indonesia.

Setiap masa ada orangnya, kini giliran Bumi Pertiwi mengukir sejarah melalui tangan seorang Prabowo. Goresan tinta sudah dilukis, semoga menjadi catatan emas. [**]

Penulis: Aryos Nivada, (Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala)